Contoh Soal Pph Pasal 22 Bendaharawan

PPH Pasal 22 adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh bendaharawan atau pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan. Dalam artikel ini, kita akan membahas contoh soal PPH Pasal 22 bendaharawan, termasuk definisi, pengertian, serta beberapa contoh kasus yang dapat membantu memahami lebih lanjut mengenai penerapan PPH Pasal 22 pada bendaharawan.

PPH Pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas pembayaran atas penyerahan barang dan atau jasa yang dilakukan oleh bendaharawan kepada pihak ketiga, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Pemotongan PPH Pasal 22 dilakukan oleh bendaharawan sebelum melakukan pembayaran kepada pihak ketiga. Jumlah pajak yang dipotong kemudian disetorkan ke pihak yang berwenang, yaitu Direktorat Jenderal Pajak.

Berikut adalah beberapa contoh soal PPH Pasal 22 bendaharawan:

1. PT XYZ, sebuah perusahaan manufaktur, memiliki seorang bendaharawan yang bertanggung jawab atas pembayaran gaji karyawan dan pembelian barang. Pada bulan Januari, PT XYZ melakukan pembayaran gaji kepada karyawan sebesar Rp 50.000.000. Berapa jumlah PPH Pasal 22 yang harus dipotong oleh bendaharawan?

Pada kasus ini, bendaharawan harus melakukan pemotongan PPH Pasal 22 atas pembayaran gaji karyawan sebesar 1% dari jumlah bruto pembayaran gaji. Jadi, PPH Pasal 22 yang harus dipotong adalah 1% x Rp 50.000.000 = Rp 500.000.

2. Yayasan ABC, sebuah lembaga pendidikan, memiliki seorang bendaharawan yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan yayasan. Pada bulan Februari, yayasan ini membeli buku pelajaran sebesar Rp 10.000.000 dari sebuah toko buku. Berapa jumlah PPH Pasal 22 yang harus dipotong oleh bendaharawan?

Pada kasus ini, bendaharawan harus melakukan pemotongan PPH Pasal 22 atas pembelian buku pelajaran sebesar 0,1% dari jumlah pembelian. Jadi, PPH Pasal 22 yang harus dipotong adalah 0,1% x Rp 10.000.000 = Rp 10.000.

3. PT XYZ, dalam menjalankan operasional bisnisnya, menggunakan jasa konsultan keuangan dari sebuah perusahaan konsultan. Pembayaran jasa konsultan tersebut sebesar Rp 25.000.000. Berapa jumlah PPH Pasal 22 yang harus dipotong oleh bendaharawan PT XYZ?

Pada kasus ini, bendaharawan PT XYZ harus melakukan pemotongan PPH Pasal 22 atas pembayaran jasa konsultan sebesar 2% dari jumlah pembayaran. Jadi, PPH Pasal 22 yang harus dipotong adalah 2% x Rp 25.000.000 = Rp 500.000.

4. PT ABC, sebuah perusahaan