Contoh Lppd Sesuai Permendagri 46 Tahun 2016

Contoh Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sesuai Permendagri 46 Tahun 2016

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan salah satu instrumen yang penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Sesuai dengan Permendagri 46 Tahun 2016, LPPD memiliki format dan komponen yang harus dipenuhi oleh setiap pemerintah daerah. Berikut ini adalah contoh LPPD sesuai dengan Permendagri 46 Tahun 2016:

I. Pendahuluan:
a. Kata Pengantar: Menyampaikan ucapan terima kasih dan penjelasan tujuan LPPD.
b. Daftar Isi: Menyajikan daftar lengkap bagian-bagian LPPD.

II. Identitas Daerah:
a. Profil Daerah: Menyajikan informasi umum tentang daerah, seperti nama, lokasi geografis, luas wilayah, dan jumlah penduduk.
b. Visi dan Misi Daerah: Menguraikan visi dan misi daerah yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

III. Kondisi Keuangan Daerah:
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD): Menyajikan informasi tentang sumber dan jumlah PAD yang diperoleh.
b. Alokasi Dana dan Hibah: Menggambarkan alokasi dana dan hibah yang diterima dari pemerintah pusat dan sumber lainnya.
c. Belanja Daerah: Menyajikan rincian belanja daerah berdasarkan kategori, seperti belanja operasional, belanja modal, dan belanja lainnya.

IV. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah:
a. Rencana Pembangunan Daerah: Menyajikan rencana pembangunan daerah dalam periode tertentu.
b. Program dan Kegiatan Pembangunan: Menguraikan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
c. Kinerja Pemerintah Daerah: Menyajikan evaluasi kinerja pemerintah daerah berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
d. Inovasi dan Pengembangan: Menyajikan inovasi dan pengembangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan.

V. Pengelolaan Sumber Daya Manusia:
a. Kepegawaian: Menyajikan informasi tentang jumlah pegawai, struktur organisasi, dan program pengembangan SDM.
b. Pelatihan dan Pengembangan: Menguraikan program pelatihan dan pengembangan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

VI. Pengelolaan Keuangan Daerah:
a. Akuntabilitas Keuangan: Menyajikan laporan keuangan daerah, seperti neraca, laporan arus kas, dan laporan laba rugi.
b. Pengendalian Internal: Menguraikan langkah-langkah pengendalian internal yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah.

VII. Partisipasi Masyarakat:
a. Keterlibatan Masyarakat: Menyajikan upaya p